Salah satu pesan Presiden Jokowi adalah menciptakan lulusan sistem pendidikan kita yang dibutuhkan dunia kerja. Nah, tulisan ini dibuat di tengah suasana tsb. Idenya sudah lama, kemudian dimunculkan lagi. Dulu rasanya ide ini tidak akan pernah terwujud. Tapi dengan adanya Nadiem Makarim di kursi supir, tiba-tiba ada secercah harapan bahwa semuanya bisa saja jadi kenyataan.
Intinya, ide ini adalah digitalisasi dunia pendidikan, serta di sisi lain dunia kerja juga harus dalam posisi terdigitalisasi juga. Nah, kedua sistem itu harus terkoneksi, "saling bicara" secara otomatis. Perubahan dan dinamika yang ada di salah satu sistem akan ditangkap dan dimengerti oleh sistem lainnya. Karenanya tidak akan ada under supply atau over supply dari dunia pendidikan ke dunia kerja.
Tentu sangat kompleks mempersatukan kedua sistem raksasa tersebut. Namun pemikiran kali ini difokuskan ke usaha menselaraskan (matching) jumlah dan jenis lulusan dari dunia pendidikan yang sesuai dengan kemampuan serap dunia kerja (bukan kebutuhan murni).
Deskripsi Ide
Seluruh garda paling depan penghasil tenaga kerja di Kemdikbud akan di digitalisasi, mereka adalah SMK, Program Vokasi, dan Perguruan Tinggi. Kurikulum setiap jurusan, profil lulusan yang dihasilkan, jumlah siswa/mahasiswa yang dimiliki per jurusan (beserta nilai/tingkat kompetensinya dan pengalaman magang/kerjanya), jumlah guru/dosen yang dimiliki (beserta kompetensi teknis yang dikuasai), serta tentu saja lulusan dan alumninya (beserta kompetensi dan pengalaman yang dimiliki).
Sistem akan menghasilkan jutaan CV/resume yang otomatis ter-generate dari sistem dari para siswa yang akan lulus dan sudah lulus (alumni).
Sistem ini juga akan mewajibkan seluruh entitas organisasi (berorientasi laba dan nirlaba) yang memiliki tenaga kerja dan akan menambah/mengurangi tenaga kerjanya untuk terdaftar di sistem GoWork ini, Organisasi wajib meng-update kondisi SDM-nya, yaitu kondisi existing dan proyeksi penambahan/pengurangan ke depan, terutama lowongan yang dibutuhkan serta profil tenaga kerja yang dibutuhkan (kompetensi, jenjang pendidikan, magang, dll).
Sistem akan menghasilkan jutaan lowongan yang detil.
Jutaan CV/resume tadi akan langsung "dipertemukan" dengan lowongan yang ada. Para siswa yang akan lulus dan alumni langsung menerima notifikasi lowongan yang paling cocok dengan kondisi organisasi yang memerlukan. Pada saat bersamaan, organisasi juga akan menerima rekomendasi otomatis calon karyawan yang paling sesuai persyaratan yang dibutuhkan.
Jika cocok dan transaksi terjadi, setelah melalui proses seleksi dan rekrutmen, maka penerimaan karyawan/pegawai juga akan langsung tercatat di sistem. Semua data akan ter-update secara real time. Status alumni akan jadi pekerja. Angka lowongan yang terpenuhi juga akan langsung mengurangi lowongan yang aktif.
Dunia pendidikan akan mendapat laporan rinci kebutuhan dunia kerja untuk dijadikan dasar penentuan jurusan yang akan dibuka tahun depan. Jadi, tidak akan ada jurusan sekolah yang dapat diselenggarakan tanpa ada kebutuhan dari dunia kerja.
Manfaat & Peluang
Tentu pelaksanaannya tidak sesederhana cerita di atas. Namun itu semua mungkin terjadi. Jika bisa diwujudkan, akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Namun tentu sistem ini tidak bisa juga dijalankan ketat karena harus selalu ruang untuk improvisasi bagi dunia pendidikan untuk mengantisipasi kebutuhan masa depan. Kebutuhan yang pasti tidak akan muncul dari sistem dunia kerja yang berorientasi pada kebutuhan saat ini.
Integrasi dengan NIK (Nomor Induk Kepegawaian) akan memudahkan tracking para alumni, kemana saja mereka berpindah kerja, di jabatan apa, kebutuhan kompetensi apa di jabatan mereka. Big data seperti itu akan sangat berguna untuk meningkatkan efisiensi sistem nasional ini.
Data guru/dosen juga bisa dipertemukan dengan para pekerja yang berpengalaman. Dunia pendidikan akan mendapat notifikasi dan pemberitahuan siapa saja pekerja yang memenuhi kualifikasi untuk menjadi guru/dosen praktisi di jurusan sekolahnya. Organisasi juga bisa memperbantukan pekerjanya untuk ikut mengajar di dunia pendidikan. Tapi tentu harus dibangun dulu peraturannya agar tidak simpang-siur.
Tulisan ini telah terbit sebelumnya di IDE Startup
0 Komentar