15 Desember 2011

Reformasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi di Afrika Selatan


Dalam laporan UNESCO ini, Afrika Selatan termasuk kategori yang memiliki karakteristik pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja yang rendah, serta tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di sektor informal. Ini berbeda dengan Indonesia yang dikategorikan sebagai negara dengan pertumbuhan angkatan kerja yang tinggi, pertumbuhan lapangan kerja yang juga tinggi, serta tingkat pengangguran yang rendah.


Data Ketenagakerjaan (1995)

  • Jumlah pekerja berpendapatan tetap pada sektor formal adalah 55,6%.
  • Jumlah pekerja informal mencapai porsi 14,6% dan tergolong kecil dibanding negara berkembang lain.
  • Total penganggur dari seluruh angkatan kerja adalah 29,8%. 
  • Tingkat buta huruf 30% dari penduduk dewasa antara usia 20-64.

Gambaran Umum Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

  • Reformasi bidang pendidikan dan pelatihan di Afrika Selatan harus dilihat dari konteks terjadinya perubahan politik yang terjadi. Runtuhnya rezim dengan sistem apartheid diawal tahun 1990an menandai dimulainya reformasi kebijakan dan institusi secara nasional. 
  • Akar penyebab begitu buruknya pembangunan SDM di negeri ini adalah karena dibatasinya warga negara kulit hitam untuk mendapat pendidikan dasar dan karena rendahnya kualitas pendidikan yang ada. 
  • Dewan Pelatihan Industri di masing-masing sektor industri mengumpulkan dan mengelola pendistribusian pungutan pelatihan dari industri dan mengorganisir pelatihan di perusahaan-perusahaan.
  • Tidak ada sistem yang terstruktur dengan baik dalam memenuhi kebutuhan pekerja sektor informal.
  • Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi di Afrika Selatan didasarkan pada konsensus dengan didirikannya National Economic Development and Labor Council (NEDLAC). Pemerintah cenderung mengandalkan institusi yang sudah ada dari pada membentuk lembaga baru untuk mendukung jalannya reformasi.
  • NEDLAC atau Dewan Nasional untuk Pembangunan Ekonomi dan Tenaga Kerja adalah lembaga tripartit yang terdiri dari pemerintah, perusahaan dan serikat pekerja. Salah satu peran dewan ini adalah menentukan arah dan kebijakan pendidikan dan pelatihan vokasi. 

Sistem Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

  • Pembagian tanggung jawab pembangunan pendidikan dan pelatihan vokasi menganut konsep klasik yaitu antara Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Pendidikan.
  • Institusi pendidikan teknik sebagian besar diselenggarakan pada level pendidikan tinggi (ada 68 technical college dan 15 technikons). Pendidikan vokasi jenjang tinggi ini berada dibawah Departemen Pendidikan dengan anggaran dari pemerintah pusat.
  • Negara ini tidak memiliki sekolah vokasi khusus di level menengah seperti SMK. Namun ada beberapa sekolah menengah (umum) menawarkan pelajaran tambahan vokasi tradisional seperti pertukangan kayu, listrik, elektronik, mekanik, bricklaying, dll. Masalah terbesar dalam pendidikan adalah pada rendahnya kemampuan matematika dan sains di seluruh level. 
  • Lembaga-lembaga kunci dalam sistem pelatihan vokasi adalah Departemen Tenaga Kerja, Dewan Pelatihan Nasional, Dewan Pelatihan Industri, perusahaan, penyelenggara pelatihan (negeri dan swasta). Berdasar UU Pelatihan Tenaga Kerja tahun 1990, tanggung jawab utama pelatihan bagi pekerja sektor formal ada di perusahaan, sementara pemerintah hanya sebagai pendukung. 
  • Koordinasi pelatihan skala nasional tidak ada, yang ada adalah pada skala sektor, ini menyebabkan kesulitan dalam mengantisipasi dinamika ekonomi negara secara keseluruhan. Setiap sektor dapat secara sukarela membentuk Dewan Pelatihan Industri sesuai kebutuhan, dewan inilah yang akan merencanakan dan melaksanakan pelatihan di sektor masing-masing.
  • Negara menyediakan anggaran khusus untuk pelatihan sektor informal dan masyarakat berkebutuhan khusus seperti penganggur dan rakyat miskin, namun alokasi anggaran sangat kecil dan tidak ditangani secara baik.

Reformasi Pendidikan & Pelatihan Vokasi

  • Reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi adalah bagian sentral dari gelombang perubahan sosial dan kelembagaan di negeri ini.
  • Dua aspek penting yang tidak ditangani dengan baik di pemerintahan apartheid sebelumnya adalah pembangunan sistem pendidikan dan pelatihan serta penataan pasar kerja yang baik.
  • Tekanan publik untuk melakukan perubahan dalam pembangunan SDM serta pendidikan dan pelatihan vokasi sudah sangat kuat. Pembangunan bidang tersebut dianggap sebagai pondasi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, industri dan sosial di Afrika Selatan.
  • Adanya National Qualifications Framework (kerangka kualifikasi nasional) adalah aspek penting dalam menyeimbangkan kesempatan antara warga kulit hitam dan kulit putih serta antara pelatihan untuk sektor formal dan informal. Kerangka ini menjadi acuan nasional dalam reformasi pendidikan dan pelatihan vokasi. Kerangka ini dikembangkan dan dijalankan oleh South African Qualifications Authority.
  • Strategi pengembangan ketrampilan nasional dibuat secara komprehensif mencakup pelatihan untuk in-service dan pre-service, dan juga pembangunan pelatihan untuk sektor formal dan informal.
  • Program Learnership (pembelajaran skala luas) juga adalah suatu inovasi yang memperluas skala cakupan program magang dan sistem ganda agar kegiatan pelatihan lebih dekat dengan industri dan berfokus pada pemberian pengalaman kerja langsung. Dalam program ini dibuatlah suatu kontrak yang melibatkan sang pembelajar, penyedia pembelajaran terstruktur, dan organisasi yang akan menyediakan pengalaman kerja.
  • Program pelatihan vokasi dengan biaya pemerintah terbuka untuk dilaksanakan oleh lembaga pemerintah ataupun swasta.  

Referensi


Laporan dari Studi Bersama THE WORLD BANK & THE INTERNATIONAL LABOUR OFFICE. Laporan dipublikasikan Maret 2000 dengan Editor Indermit S. Gill, Fred Fluitman dan Amit Dar. Diterbitkan oleh World Bank dan OXFORD UNIVERSITY PRESS.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...